Jakarta, Selular.ID Ponsel black market (BM) yang ada di berbagai toko online besar maupun kecil di Indonesia tentu saja kontra produktif dengan upaya pemerintah dalam menekan distribusi ponsel ilegal di Indonesia. Barang ilegal ini bisa terjual karena permintaan terhadap produk tersebut dianggap belum terpenuhi. Minat pasar besar, tapi stok barang terbatas. Jadilah barang BM merajalela
Mengenai hal itu Selular.ID menanyakan kepada Fetnayeti Direktur Bina Usaha Perdagangan Departemen Perdagangan menurutnya ketentuan dan aturan penjualan online dan ofilne tidak berbeda, artinya jika ada penjualan barang yang belum mendapat ijin namun sudah dijual die-commerce, maka Departemen Perdagangan akan langsung menghubungi marketplace ataupun ritel onlinenya.
“Tentunya kami tidak tinggal diam, jika kami menemukan hal itu maka kami akan segera menghubungi e-commerce yang menjualnya,” ujar Fetnayeti
Lebih jauh Fetnayeti menjelaskan, untuk mengetahui atau menelusuri penjualan ilegal di e-commerce Departemen Perdagangan mendapatkan melalui 2 cara. Yang pertama adalah melalui pengawasan yang dilakukan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) atau melalui pengaduan dari masyarakat yang dilayangkan ke email pengaduan di Kementrian Perdagangan
“Sejauh ini sih untuk kasus ponsel ilegal tidak terlalu menyalahi aturan, kami langsung tegur dan mereka biasanya tidak menjual kembali. Namun kalau sudah menyalahi aturan memang ada sangsi, dan sangsi itu sendiri berbeda-beda yang diatur di undang-undang perdagangan,” kata Fetnayeti
Untuk undang-undang e-commerce sendiri Fetnayeti menyebutkan masih dalam draf Rancangan Pelaksanaan Pembelajaraan (RPP), dan Fetnayeti berharap kalau undang-undang ini bisa segera selesai agar ada sangsi yang tegas bagi pemasaran ataupun penjualan ponsel ilegal yang ditemui di e-commerce.
Kendati begitu Fetnayeti menghimbau bagi pelaku industri online terkait dengan barang ilegal atau BM yang ada di toko online, seharusnya toko online harus menulis informasi produk dan garansi secara lengkap dan jelas, supaya konsumen tidak merasa tertipu atau dirugikan.
