Jakarta, Selular.ID – Jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-8 terbanyak di dunia di mana pada akhir 2015 jumlahnya telah mencapai kurang lebih 100 juta pengguna. Jumlah ini masih akan bertambah pesat seiring laju pertumbuhan pengguna ke-6 di dunia berkat penetrasi ponsel pintar yang harganya semakin hari semakin terjangkau dan merata.
Pertumbuhan konektivitas internet memfasilitasi tumbuhnya sebuah bentuk perekonomian baru, yakni perekonomian digital.
Seiring dengan pertumbuhan sebuah bentuk perekonomian baru, yakni perekonomian digital, turut berkembang modus-modus kejahatan di ranah cyber dengan konsekuensi yang berpotensi mengancam perekonomian dan keamanan negara.
“Tiap sektor pemerintahan mempunyai karakteristik security yang berbeda, seperti sektor pertahanan, public utilities, sampai financial atau keuangan,” ujar Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia, kepada Selular.ID, di kantor Kekominfo, Jakarta (28/5/2015).
Kendati pemanfaatan ranah cyber berpotensi memberikan kontribusi luar biasa untuk perekonomian Indonesia, namun hingga saat ini negara kita belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas.
Menyadari hal tersebut, Presiden RI, Ir. Joko Widodo berencana untuk segera membentuk lembaga baru setingkat Kementerian dengan tugas utama memastikan terjadinya koordinasi dan kesiapan nasional terhadap ancaman di ranah cyber yang holistis dan komprehensif.
Untuk mencetuskan pandangan dan masukan komprehensif serta konstruktif terhadap upaya membangun sistem cyber security nasional yang tangguh, Menko Polhukan bekerjasama dengan Menkominfo dan Ikatan Alumni Lemhanas bakal mengadakan Simposium Nasional yang bertajuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia melalui Sistem Cybersecurity yang Komprehensif dan Holistik”. Simposium ini akan dihelat selama dua hari (3-4 Juni 2015) di Hotel Borobudur Jakarta.
“Kami akan mengundang stakeholder di industri ICT, baik dari services maupun product,” kata Yono Reksoprodjo, Penasihat Menko Polhukam, dalam kesempatan yang sama.
Selanjutnya, hasil simposium bakal digunakan sebagai referensi bagi Presiden untuk menimbang langkah yang harus diambil guna melindungi ranah cyber Indonesia.
