Ironisnya, saat ini spektrum sudah habis dibagi rata pada semua operator tanpa adanya prioritas. Sebagai contoh, sesuai yang dipaparkan Asmiati Rasyid, pendiri Center for Indonesian Telecommunications Regulation Study (CITRUS), Indosat sebagai pemegang spektrum terbesar di Indonesia, menguasai 122 MHz. Operator itu kini kepemilikannya didominasi Qatar Telecom.
“Artinya, spektrum di Indonesia sudah dikuasai pihak asing,” kata Asmiati di sela Bincang Selular: Mencari Format Ideal Frekuensi Selular Masa Depan”, di Gedung Dewan Pers, hari ini (4/8/2011). “Spektrum yang harganya triliunan rupiah menjadi mainan orang-orang tertentu. Padahal ini bisa dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Profitnya sangat besar. Harusnya dikelola dengan baik,” imbuhnya.
Lalu, apa yang bisa seyogyanya dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)? “Refarming, atau penataan ulang. Kalau dipegang oleh pihak yang tidak credible, ya harus dicabut. Keputusan Menteri yang lalu bisa dicabut. Apakah pemerintah sudah tidak peduli jika spektrum yang nilainya triliunan dikuasai asing?,” tukas Asmiati.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan studi dan terjun langsung ke negara-negara tetangga yang sudah maju untuk mempelajari bagaimana cara mengatur spektrum yang baik. “Seharusnya ada Badan Spektruk Nasional, yang khusus menangani soal spektrum, dan tidak berada di bawah Menkominfo. Ini menghindari adanya kekuatan politis yang merugikan. Badan itu harus berada langsung di bawah Presiden,” pungkasnya. (Muhammad Chandrataruna)
