Saat ini tren membentuk kementerian Inovasi dan Digital, telah diadopsi oleh berbagai negara. Salah satu negara yang telah membentuk Kementerian Digital adalah Malaysia.
Pada 12 Desember 2023, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 12 mengumumkan beberapa perubahan dalam susunan kabinet federal.
Kebijakan itu termasuk pembentukan kementerian digital untuk menangani komunikasi dan transformasi digital dengan cara yang tepat.
Anwar mengatakan isu-isu transformasi digital telah menjadi fokus utama pemerintah dan harus dikelola dengan baik.
Berbagai isu itu di antaranya adalah tantangan di sektor digital yang terus berubah, basis data pusat, AI, dan pemahaman siswa dalam pendidikan di semua tingkatan.
Untuk menjawab berbagai tantangan itu, diperlukan pembentukan Kementerian Digital, terpisah dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang ada sebelumnya.
Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital saat ini, ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi, sementara Gobind Singh Deo, mantan Menteri Komunikasi dan Multimedia, sebagai Menteri Digital.
Dalam perombakan kabinet Anwar, Anwar juga memperluas timnya menjadi 31 menteri kabinet, bertambah tiga orang, dan 29 wakil menteri, bertambah dua orang.
Anwar menjelaskan bahwa, Kementerian Digital dibentuk untuk memimpin upaya transformasi digital pemerintah agar negara tidak tertinggal dan dapat bersaing dengan cepat.
Ia menegaskan, Malaysia tidak akan dapat bersaing dengan cepat sesuai dengan kecepatan yang dicapai oleh negara lain tanpa berfokus pada bidang digital.
“Program digital harus dilakukan lebih drastis, dan agresif dari sebelumnya. Jika tidak, kita akan tertinggal,” kata Anwar.
Anwar mengatakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan digital, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, isu-isu nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan moral yang baik tidak boleh ditinggalkan.
Meskipun sektor digital menekankan teknologi baru, katanya, isu nilai juga perlu diperhatikan.
Dengan demikian, segala upaya yang dilakukan terkait dengan masalah tersebut harus dilakukan lintas kementerian dan departemen, tambah Anwar.
Perdana menteri juga mengatakan sektor pendidikan negara tidak bisa lagi tetap dalam cetakan lama.
“Penguasaan bahasa Melayu harus lebih baik, tetapi upaya untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris juga harus diprioritaskan”, tandas Anwar.
Baca Juga: 5 Kegagalan Menkominfo Budi Arie di Akhir Jabatan, Ini Paling Krusial
Tak dapat dipungkiri, inovasi digital bagi suatu negara telah menjadi kunci pertumbuhan, sekaligus memenangkan persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lainnya.
Di kawasan Asia Tenggara misalnya, Vietnam telah menjelma menjadi kekuatan digital yang disegani.
Menurut laporan terbaru Acclime, penyedia layanan profesional dari Kota Ho Chi Minh, ekonomi digital Vietnam semakin berkembang pesat, mencapai nilai US$30 miliar pada 2023.
Jumlah itu diproyeksikan meningkat sebesar 20% hingga mencapai US$43 miliar pada 2025.
Acclime menyebutkan bahwa pertumbuhan itu didorong oleh adopsi teknologi di seluruh bisnis, munculnya sektor-sektor utama termasuk fintech, serta meningkatnya pendapatan kelas menengah.
Laporan tersebut mencatat bahwa Vietnam telah mengalami transformasi teknologi selama beberapa tahun terakhir, dengan populasi mudanya yang dengan cepat mengadopsi layanan internet selular.
Bisnis juga merangkul transformasi digital dengan cepat, mendigitalkan data, menstandardisasi proses yang sebelumnya terbilang rumit, dan menggabungkan teknologi baru.
Transformasi digital Vietnam didukung oleh sejumlah faktor. Salah satunya, negara ini menjadi rumah bagi ekosistem startup yang sedang berkembang yang kini mencakup sekitar 3.800 usaha, menurut Kementerian Sains dan Teknologi.
Di sisi lain, pemerintah juga secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Pada 2019, Pusat Inovasi Nasional (National Innovation Center/NIC) didirikan untuk mendukung perusahaan rintisan inovatif dan wirausahawan digital, dengan fokus pada industri seperti manufaktur cerdas, kota cerdas, keamanan siber, dan semikonduktor.
Setahun kemudian, pemerintah menyetujui Program Transformasi Digital Nasional pada 2025, yang bertujuan untuk mengubah Vietnam menjadi ekonomi, masyarakat, dan pemerintah digital.
Program itu juga menargetkan ekonomi digital mampu menyumbang 30% dari keseluruhan produk domestik bruto (PDB) pada 2030.
Baca Juga: Ternyata Begini Pembagian Dua Tugas Wakil Menteri Kominfo
Page: 1 2
This website uses cookies.
