Pembela hak asasi manusia menyebut otoritas kerajaan terlibat dalam tindakan baru dan tindakan keras terhadap mereka yang mereka sebut sebagai pengkritik pemerintah Saudi.
Tahun lalu, Salma Al-Shehab, seorang mahasiswa PhD di Leeds, Inggris dan ibu dari dua anak, juga mendapat vonis hukuman 34 tahun penjara.
Hukuman itu karena dia memiliki akun Twitter dan mengikuti serta me-retweet pembangkang dan aktivis.
Wanita lainnya, Noura al-Qahtani, juga mendapat hukuman kurungan dalam jeruji besi selama 45 tahun penjara karena menggunakan Twitter.
Namun, dokumen dakwaan kepada Nasser Al-Qarni menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan sarana komunikasi lainnya telah ada kriminalisasi dari kerajaan sejak awal pemerintahan Pangeran Muhammad.
Pemerintah Saudi dan investor dari negara tersebut kini juga meningkatkan jumlah saham mereka di platform media sosial Amerika Serikat seperti Twitter dan Facebook bahkan hingga Disney.
Pangeran Alwaleed bin Talal, seorang investor Saudi, adalah investor terbesar kedua di Twitter setelah Elon Musk mengakuisisi platform media sosial tersebut.
Pangeran Alwaleed sendiri sempat kerajaan tahan selama 83 hari pada 2017 karena dugaan korupsi.
Alwaleed akhirnya mendapat kebebasan setelah mencapai “kesepakatan” rahasia dengan pihak kerajaan.
Dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi, Dana Investasi Publik, secara terpisah telah meningkatkan sahamnya di Facebook dan Meta.
Arab Saudi telah mencoba memproyeksikan citra internasional untuk berinvestasi dalam teknologi, infrastruktur modern, olahraga, dan hiburan.
“Tetapi pada saat yang sama itu sama sekali tidak konsisten dengan semua kasus yang kita lihat di mana kita berbicara kasus hukum ini,” kata Jeed Basyouni.
“Arab Saudi di era Mohammed bin Salman menuntut agar orang dibunuh karena pendapat mereka, karena tweet.”
“Padahal percakapan Mereka tidak berbahaya, mereka bahkan tidak menyerukan penggulingan rezim,” sambungnya.
Baca juga: Nasib Saham E-commerce Indonesia di Awal Tahun 2023, Bakal Cuan?
Page: 1 2
This website uses cookies.
