Friday, May 29, 2020
Home News ​Ketika KPPU dan Ombudsman Bersuara Keras (Catatan Akhir Tahun 2016)

​Ketika KPPU dan Ombudsman Bersuara Keras (Catatan Akhir Tahun 2016)

-

kppuJakarta, Selular.ID – Jika ada lembaga yang sangat kritis menyuarakan sikapnya selama 2016, tak lain adalah KPPU (Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha). Dalam catatan Selular, KPPU setidaknya sangat concern terhadap dua isu utama yang menyita perhatian kalangan industri ICT selama 2016.

Isu pertama adalah menyangkut modern lisencing dan optimalisasi frekwensi. Lembaga yang berkantor di Jalan Juanda, Jakarta Pusat ini, mengingatkan pemerintah agar lebih tegas dalam menerapkan aturan membangun ini.

Pasalnya, sejak lisensi nasional diberikan oleh pemerintah dua dekade lalu, hanya Telkomsel yang sungguh-sungguh giat membangun. BTS milik Telkomsel menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Tak hanya di kawasan yang gurih secara bisnis, namun juga daerah perbatasan dan remote area yang tidak menguntungkan secara komersial.

Hingga Agustus 2016, Telkomsel mengoperasikan 627 BTS yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Pilipina, Timor Leste, Australia, dan Papua Nugini.

BTS-BTS tersebut diantaranya di bangun di Pulau Sebatik, Kepulauan Natuna, Pulau Alor hingga Kepulauan Talaud. Dari 627 BTS yang berbatasan langsung dengan delapan negara tetangga tersebut, 148 di antaranya merupakan BTS 3G yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan data.

Di luar BTS-BTS di daerah perbatasan, Telkomsel juga membangun sekitar 16.000 BTS yang tergolong dhuafa. Tidak layak secara ekonomis karena dibangun di daerah-daerah yang terisolir (remote area).

Kehadiran BTS yang pendapatannya jauh lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan itu, lebih bertujuan untuk membuka askes komunikasi, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat setempat.

Sayangnya langkah Telkomsel itu tak diikuti oleh operator lainnya. Kebanyakan mereka hanya fokus di daerah perkotaan, atau wilayah tertentu yang secara ekonomis menguntungkan. Hal ini tercermin dari jumlah BTS yang dimiliki oleh masing-masing operator. Telkomsel dengan jumlah pelanggan 153,6 juta memiliki 116.000 BTS, Indosat dengan 70 juta pelanggan punya 52.300 BTS dan XL Axiata dengan 42,5 juta pelanggan mengoperasikan 66.000 BTS.

Komisioner KPPU Muhammad Nawir Messi, mengatakan bahwa XL, Indosat, dan Telkomsel berangkat pada titik waktu yang hampir sama. Sesuai lisensi nasional yang diberikan oleh pemerintah, semua tentunya terikat komitmen untuk membangun infrastruktur hingga ke pelosok.

Menurut Nawir, ketegasan pemerintah terhadap komitmen membangun operator memang harus terus didorong. Sesuai dengan ketentuan modern lisencing yang menjadi dasar beroperasinya operator telekomunikasi di Indonesia.  Apalagi Menkominfo Rudiantara pernah berjanji akan bertindak tegas kepada operator yang tidak menjaga komitmen modern lisencing.

“Jika para pelaku industri ini tidak mematuhi komitmen yang disepakati, termasuk membangun jaringan infrastruktur sesuai penguasaan frekwensi yang dimiliki, maka sudah sepantasnya mereka harus dikenakan sanksi, bahkan pencabutan izin”, tegas Nawir dalam satu kesempatan.

Isu kedua yang menyita perhatian KPPU adalah adanya indikasi dugaan kartel yang dilakukan Indosat Ooredoo dan XL Axiata, lantaran membentuk usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy.

Sebagai tindak lanjut, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, menjelaskan bahwa kedua operator telah diperiksa untuk mencegah praktek tersebut terjadi.  Apalagi selain terindikasi kartel, KPPU juga mencium gelagat price fixing dalam penetapan tarif telepon lintas operator (off-net) di luar Jawa yang dilakukan oleh kedua operator tersebut.

Khusus price fixing atau kesepakatan penetapan harga ini, Syarkawi menilai, indikasi ini terlihat sejak polemik tentang revisi PP No. 52 dan 53 Tahun 2000 mencuat, terutama soal ribut-ribut interkoneksi dan network sharing.

“KPPU menaruh perhatian soal polemik tarif off-net dalam interkoneksi ini. Karena ada tiga komponen biaya dalam skema tarif, dan tiap operator berbeda-beda pengeluarannya untuk bangun jaringan. Ada yang patuh, ada yang tidak, meskipun lisensinya sama-sama nasional,” bebernya.

Di sisi lain, Syarkawi meminta agar pemerintah bertindak lebih tegas terhadap seluruh operator sesuai dengan lisensi yang dimilikinya.

“Jika punya lisensi selular, harusnya operator harus bangun jaringan secara nasional. Dan harus ada reward and punishment bagi yang patuh dan tidak patuh,” tegasnya.

Sikap tegas KPPU terhadap operator selular, sejalan dengan upaya lembaga ini untuk lebih ‘berotot’.  Guna memperkuat aspek pencegahan sekaligus punishment, di ketahui bahwa KPPU saat ini tengah berupaya untuk merevisi denda maksimal bagi perusahaan pelaku kartel.

Ini akan diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Denda maksimal itu akan diubah dari sebelumnya Rp 25 miliar menjadi 30% dari penjualan.   “Denda kita hari ini masih Rp 25 miliar maksimum. Padahal, banyak pelaku kartel selama ini hitungan kartelnya lebih dari Rp 25 miliar. Tapi, kita tidak bisa menghukum lebih dari itu karena ketentuan UU Rp 25 miliar. Makanya kita ingin ada perubahan yaitu 30 persen dari penjualan, seperti yang sudah diberlakukan oleh Jepang dan Korea Selatan”, kata Syarkawi.  Selain soal denda, revisi ini juga akan memperluas kewenangan KPPU agar bisa menangani perkara persaingan usaha di luar negeri , namun berdampak Indonesia.  “Selama ini KPPU hanya bisa menangani perkara-perkara persaingan di Indonesia padahal kasus persaingan yang dilakukan di Singapura, Malaysia, Thailand, yang berdampak ke kita,” ujarnya.  Selanjutnya KPPU juga akan memperkuat koordinasi antar lembaga, serta terkait kewenangan KPPU dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan bersama pihak kepolisian.

Sikap Ombudsman

Seperti halnya KPPU, Ombudsman juga menyuarakan sikap kritis terhadap rencana pemerintah untuk segera mensahkan revisi peraruran pemerintah (PP) 52/53 tahun 2000. Ombudsman RI menilai revisi tersebut tidak layak karena cacat prosedur. Oleh karena itu Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI meminta presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani revisi aturan tersebut.

“Dari informasi yang saya terima revisi PP ini sudah ada di sekretariat negara untuk segera ditandatangani presiden. Saran saya ditunda saja dulu daripada bolong-bolong dan cacat prosedur” kata Alamsyah.

Alamsyah lebih lanjut menyampaikan setidaknya ada 6 malprosedur yang ada dalam proses penetapan revisi PP ini termasuk pengabaian partisipasi publik dalam pembentukan aturan ini.

Selain itu revisi PP ini dinilai menimbulkan pelayanan yang diskriminatif dimana pemberlakuan berbagi jaringan yang tanpa batasan sedemikian rupa akan membuat operator lebih berkonsentrasi melayani masyarakat di wilayah padat dan rawan terjadi praktek kartel.

Menutup informasi tanpa mempertimbangkan kepentingan publik. Hingga saat ini dikatakan Alamsyah, keputusan menteri mengenai lisensi modern kepada setiap operator tidak bisa diakses publik pada tingkat yang cukup untuk mengetahui apakah pembebanan dan realisasi kewajiban dilakukan secara adil.

Aturan ini juga berpotensi merugikan keuangan negara. Perang harga di industri telekomumikasi menyebabkan kerugian pada penerimaan negara akibat rendahnya pembayaran pajak (Pph) oleh operator dengan alasan merugi.

Bukan itu saja, pengabaian terhadap kecenderungan praktek pemegang lisensi broker juga dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu perlu dilalukan audit terhadap gejala praktek revenue sharing dengan vendor yang dilakukan operator karena berpotensi menjadi praktek penjualan lisensi frekuensi secara tidak langsung.

Yang terakhir, pemindahan atau pemberian frekuensi tanpa putusan pengadilan yang tidak disertai dengan pertimbangan akurat mengenai kepentingan publik dengan upaya mitigasi yang telah dilakukan dinilai akan menimbulkan perlakuan istimewa terhadap operator.

TERBARU

iPhone 11 Jadi Smartphone Terlaris Dunia pada Q1 2020

Jakarta, Selular.ID - Apple bisa dibilang tepat mengambil keputusan untuk merilis iPhone 11 pada...

GoCar Pasang Sekat Pelindung di Era New Normal

Jakarta, Selular. ID - Gojek meningkatkan protokol kesehatan dan standar higienitas guna membantu masyarakat...

Siap Beri Pinjaman Bunga Rendah, Julo Kantongi Izin OJK

Jakarta, Selular.ID - Di tengah maraknya penutupan perusahaan fintech ilegal di tengah suasana pandemi...

Latest