BerandaNews​Jangan Lagi Tunda Tender Frekwensi 3G (Catatan Akhir Tahun 2016)

​Jangan Lagi Tunda Tender Frekwensi 3G (Catatan Akhir Tahun 2016)

-

Jakarta, Selular.ID – Keberhasilan mengeksekusi sejumlah program, seperti penyusunan roadmap e-commerce, penataan registrasi kartu prabayar, penetapan aturan TKDN bagi vendor ponsel, pengembangan konektivitas nasional (Proyek Palapa Ring), hingga penataan frekuensi 1.800 Mhz untuk 4G LTE, membuat rapor Kemenkominfo sepanjang 2015 terlihat biru. Sayangnya, momentum yang sangat baik itu kurang berlanjut pada 2016.
Seperti kita ketahui, keputusan Menkominfo Rudiantara menetapkan tarif interkoneksi yang baru pada September 2016, justru membuat operator terbelah menjadi dua kubu. Telkom group dengan keras menolak tarif baru itu karena tidak sejalan dengan aturan interkoneksi yang tertuang dalam PP no 52 Tahun 2000 dan PM No 8 Tahun 2006. Kedua aturan itu menyatakan bahwa biaya interkoneksi berbasis biaya yang merupakan cost recovery masing-masing operator, sebagai akibat penggelaran jaringan.

Sikap Telkom Group ini berseberangan dengan semua operator lain yang cenderung mendukung keputusan Rudiantara. Alasannya tarif interkoneksi baru akan memberikan lebih banyak keleluasaan bagi operator untuk memberikan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat menyediakan pelayanan lebih baik bagi konsumen.

Saat persoalan interkoneksi belum ada ujungnya, operator kembali harus bersitegang. Kali ini menyangkut revisi PP 52/53 tentang network sharing dan frequency sharing yang diajukan Kemenkominfo ke Presiden RI. Sayang, usulan ini juga berujung pro dan kontra.

Polemik tentang revisi PP 52/53, bahkan berlangsung lebih sengit. Silang pendapat tak hanya melibatkan Kemenkominfo dengan operator, namun juga parlemen, dan lembaga negara non kementerian, seperti KPPU dan Ombudsman. Tanggapan beragam juga melibatkan pengamat, akademisi, Kementrian BUMN, Kementrian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Mensesneg, hingga Kemenpolhukam.

Dan seperti kita ketahui, hingga menjelang pergantian tahun, rencana tersebut masih tetap menggantung tanpa kejelasan. Membuat operator pendukung revisi PP 52/53 lagi-lagi kebingungan.

Diluar persoalan interkoneksi dan revisi PP 52/53, operator juga galau dengan sikap Rudiantara yang belum melakukan tender sisa frekwensi 3G. Sekadar diketahui, tender memperebutkan dua blok (11 dan 12) di frekuensi 2,1 GHz terus-terusan molor tanpa alasan yang jelas.

Awalnya pemerintah berencana melelang dua blok itu pada akhir 2015. Alasannya karena belum selesainya tata ulang di frekuensi 850 MHz dan belum bersihnya frekuensi 1.900 MHz dari Smart Telecom. Namun hingga akhir 2015, rencana lelang tak pernah terwujud. Hingga kemudian Kemenkominfo mengumumkan penundaan.

“Kemungkinan di kuartal kedua 2016. Tadinya, ingin dijalankan di kuartal pertama, tetapi kita akan gabung dengan 2,3 GHz. Mungkin akan beda sebulan dari rencana awal,” ujar Rudiantara yang disampaikan dalam sebuah forum di Jakarta (9/1/2016).

Diminati Operator

Tender sisa frekwensi di 2.100 Mhz memang ditunggu-tunggu oleh banyak operator. Hampir semua operator menyatakan minatnya karena tambahan frekwensi akan memperkuat kualitas layanan data. Tak terkecuali Tri Hutchinson yang memang penguasaan frekwensinya paling kecil dibandingkan Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata dan Smartfren. Saat ini Tri hanya punya dua blok (10 Mhz) di 2.100 Ghz.

Wakil Direktur Utama Tri (Huthcinson) Muhammad Danny Buldansyah, dengan tegas meminta pemerintah untuk tidak menunda lagi tender frekuensi 3G agar suasana kondusif dan efisien terjadi di industri selular nasional.

“Harapan saya tender dua blok 3G yang tersisa di 2,1 GHz bisa direalisasikan tahun ini. Jangan ditunda lagi. Kalau tidak, bisa menjadi bola liar nanti,” kata Danny di Jakarta (30/3/2016).

Menurutnya, jika pemerintah merealisasikan tender sisa 3G, maka operator dan negara diuntungkan. Operator pemenang bisa meningkatkan kapasitas untuk melayani pelanggan agar lebih berkualitas. Negara diuntungkan karena adanya tambahan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Operator perlu tambahan frekuensi untuk mendukung semangat  efisiensi yang didengungkan pemerintah. Kami di Tri Indonesia terus terang sudah optimalkan alokasi yang diberikan dan butuh tambahan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekjen ATSI ini.

Di sisi lain, Danny berharap jika nanti tender digelar, pemerintah tak hanya mempertimbangkan dari  sisi penawaran harga tetapi melihat dengan obyektif kondisi di lapangan dalam melayani pelanggan dan memanfaatkan frekuensi.

Sayangnya harapan Danny dan petinggi operator lain tak juga kesampaian. Hingga menjelang pergantian tahun ke 2017, rencana tender dipastikan tertunda lagi. Tak pelak, hal ini membuat operator kembali beropini. Permainan apa yang tengah dilakoni oleh Rudiantara? Apa sebenarnya yang membuat mantan Wadirut PLN itu terus menunda tender?

Seolah ingin menepis keraguan dan opini liar yang terus berkembang, menteri yang akrab dipanggil Chief RA itu pada akhirnya buka suara. Kembali ia menjanjikan akan melaksanakan tender sisa frekwensi 3G di 2,1 GHz pada kuartal I-2017.

“Untuk tender 3G, saya harapkan bisa dilakukan pada kuartal I-2017 nanti. Saya ucapkan selamat ke Pak Merza (Presdir Smartfren, Merza Fachys) yang telah kerja keras mematikan Code Division Multiple Access (CDMA) di 1.900 MHz. Sekarang tak ada isu lagi menahan tender di 2,1 GHz,” ungkapnya dalam sebuah forum di Jakarta (15/12/2016).

Sekedar diketahui, blok yang kosong, yakni 11 dan 12 di 2,1 GHz adalah warisan Axis pasca merger dengan XL. Tuntasnya program refarming pada November 2015 untuk memuluskan layanan 4G LTE, membuat blok frekuensi  2,1 GHz kembali berubah dengan susunan alokasi Tri (blok 1 dan 2), Telkomsel (Blok 3, 4, 5), Indosat (Blok 6 dan 7), XL di blok 8, 9, dan 10. Hal ini sesuai dengan sesuai  Keputusan Menteri (KM) Nomor 592 Tahun 2013.

Sejauh ini dua blok tersisa itu sudah diminati dua operator dengan mengajukan penawaran, antara lain PT Tri Indonesia dan Indosat Ooredoo. Tiga operator lain, yakni Telkomsel, Smarfren dan XL Axiata juga sudah menyatakan keseriusan untuk mengikuti tender.

Sementara pada frekwensi 2,3 GHz terdapat total lebar pita sebesar 100 Mhz. Terdiri dari 30 MHz lisensi nasional yang masih kosong, 30 Mhz milik Smartfren, 30 MHz milik operator BWA (Broadband Wireless Access) regional, dan 10 Mhz untuk keperluan USO (Universal Service Obligation).

Sebelumnya, 2,3 Ghz memang identik dengan layanan BWA. Saat ini operator yang masih mampu bertahan di frekwensi ini adalah Bolt Internux, dengan coverage terbatas, yakni Jabotabek dan Medan. Lainnya adalah Hinet milik PT Berca Hardaya Perkasa yang beroperasi di Denpasar, Makassar, dan Pekanbaru.

Namun, seperti halnya 2,1 Ghz, penggunaan teknologi netral membuat frekwensi 2,3 Ghz juga dapat digunakan untuk layanan 4G. Sayangnya, mencermati pernyataan Rudiantara, rencana tender 30 Mhz di frekwensi 2,3 Ghz dipastikan baru akan terjadi setelah tender 2,1 Ghz selesai dilaksanakan.

Tiga Keuntungan

Mencermati kebutuhan operator yang sudah sangat mendesak, memang tak ada alasan bagi Rudiantara untuk kembali berkelit dari rencana tender yang sudah disusun sebelumnya. Apalagi jika menengok ke belakang, baik frekwensi 2,1 Ghz maupun 2,3 Ghz sudah lama kosong (idle).

Untuk 2,1 Ghz, pasca penataan ulang pada 2014, sudah lebih dari 25 bulan kosong. Malah dalam kasus 2,3 Ghz, sejak ditetapkan menjadi frekwensi BWA di Januari 2009, alokasi pita frekuensi yang kosong sudah terjadi selama 94 bulan.

Kosongnya frekwensi tentu sangat disayangkan karena berdampak pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal inilah kesempatan Kemenkominfo untuk mendulang pendapatan dan bisa berkontribusi bagi negara yang kini sangat membutuhkan tambahan income.

Sekadar diketahui, Kementerian yang berkantor di jalan Merdeka Barat, Jakarta, pada 2016 membidik PNBP sekitar Rp 14 triliun.  Dimana salah satu pasokan rencananya berasal dari dilepasnya dua blok frekuensi eks 3G di 2,1 Ghz  yakni 11 dan 12. Namun realisasi tender yang batal digelar pada kuartal keempat 2015, membuat PNBP 2016 dari Kemenkominfo dipastikan tak mencapai target.

Melongok ke belakang, pada 2012 pernah digelar tender frekuensi 3G dengan harga satu blok frekuensi  sekitar Rp 544 miliar. Angka ini terdiri dari dua kali up-front fee ditambah 20% dari harga lelang. Sementara harga untuk lelang kali ini belum ditetapkan, tetapi pastinya agak lebih tinggi dari tiga tahun lalu. Sehingga wajar tender dari blok-blok tersisa menjadi salah satu andalan PNBP.

Kontribusi PNBP dari tender frekwensi memang sangat strategis, terutama untuk menambal APBN. Pasalnya, target pendapatan negara dari pajak di tahun 2017 dipastikan akan mengalami tekanan sebagai dampak melemahnya ekonomi global.

Alhasil, pemerintah masih menggantungkan pendanaan dari dividen perusahaan BUMN. Ini dapat dilihat dari meningkatnya target dividen perusahaan BUMN di tahun 2017 mendatang. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2017 disebutkan dividen BUMN pada 2017 ditargetkan sebesar Rp 38 triliun atau lebih tinggi 11,2% dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016 dan outlook APBNP tahun 2016.

Mencermati kondisi tersebut, Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah menilai pemerintah sebaiknya segera melakukan lelang agar frekwensi yang kosong dapat segera terpakai. Tender frekwensi untuk mendukung layanan 4G, baik di 2,1 Ghz maupun 2,3 Ghz, setidaknya akan memberikan tiga keuntungan.

“Pertama, negara memperoleh tambahan income selain dari pajak dan deviden BUMN. Kedua, memperkuat dan memperluas layanan broadband hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dan ketiga, tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi”, tandas Ririek.

Artikel Terbaru