spot_img
BerandaFokus​Dua Pelaksana Tugas di Balik Polemik Interkoneksi 

​Dua Pelaksana Tugas di Balik Polemik Interkoneksi 

-

Noor Izza saat serah terima jabatan sebagai Plt Humas dari Ismail Cawidu

Jakarta, Selular.ID – Penerapan tarif interkoneksi baru tak jadi diterapkan oleh Kemenkominfo. Penundaan ini sejalan dengan permintaan Komisi 1 DPR dalam RDP dengan Menkominfo Rudiantara (23/8/2016). DPR bahkan meminta agar semua operator memberikan laporan tentang kinerja dan komitmen membangun sesuai dengan lisensi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Laporan tersebut akan dibeberkan dalam RDP selanjutnya, sebelum wakil rakyat mengambil keputusan apakah menyetujui atau menolak revisi interkoneksi tersebut.
Terlepas dari polemik yang terjadi, Surat Edaran (SE) tentang interkoneksi mau tak mau menyeret nama dua pejabat di lingkungan Kemenkominfo. Mereka adalah Geryantika Kurnia dan Noor Iza.

Entah kebetulan atau tidak, keduanya masih merupakan pelaksana tugas di jabatannya masing-masing. Geryantika menjadi Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Kalamullah Ramli yang mengundurkan diri. Sedangkan Noor Iza menggantikan Ismail Cawidu yang memasuki masa pensiun sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Perbedaannya adalah saat persoalan interkoneksi mulai menjadi bola panas.  Geryantika lebih memilih diam. Tak pernah sekali pun ia memberikan pernyataan kepada media mengapa pemerintah menetapkan besaran penurunan sebesar 26%.  Pada akhirnya bola liar menjadi urusan Noor Iza yang mau tak mau harus menjelaskan kepada media dan publik.

Sebelum diputuskan penundaan, Noor Iza memastikan bahwa pemerintah tetap akan menerapkan biaya interkoneksi yang baru di awal September 2016. Ia juga memastikan, keberatan dan pertimbangan operator tidak akan menjadi halangan dan pertimbangan untuk diberlakukannya biaya interkoneksi yang baru.

“Karena interkoneksi adalah domainnya pemerintah, maka hak pemerintah lah untuk menetapkan biaya interkoneksi sebesar Rp204 atau turun 26 persen dari Rp250,” ujarnya.

Benarkah interkoneksi menjadi sepenuhnya domain pemerintah? Apakah cukup peraturan interkoneksi yang akan mengubah peta industri selular ditandatangani oleh seorang pelaksana tugas?

Petinggi Hutchison Tri Indonesia (Tri) menegaskan bahwa penerapan tarif interkoneksi yang baru sudah bisa dilakukan dengan berdasar pada Surat Edaran (SE) resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Artinya, tak perlu menunggu Peraturan Menteri (PM) resmi ditandatangani untuk memberlakukan tarif interkoneksi yang baru, atau menyoalkan besaran tarif tersebut.  “Kemarin yang sudah disampaikan itu Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal (Dirjen). Itu sudah cukup untuk memberlakukan (tarif interkoneksi baru),” terang Vice President Tri M. Danny Buldansyah.

Berbeda dengan Danny, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Budi Youyastri mengatakan sebenarnya pemerintah tidak punya kewenangan untuk memutuskan besaran penurunan biaya interkoneksi. “Kewenangan pemerintah bukan terletak pada revisi interkoneksi, tapi sebatas menciptakan formulanya saja,” kata Budi.

Senada dengan Budi, Wisnu Adhi Wuryanto Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, menegaskan interkoneksi tak sepenuhnya domain pemerintah dan tak seharusnya keputusan SE interkoneksi ditandatangani oleh seorang Plt.

Wisnu menyoroti disamping prosesnya yang terkesan terburu-buru, azas kepatutan penandatangan diabaikan, untuk kondisi sekarang tanpa adanya Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) seharusnya tidak layak seorang Plt Dirjen menandatanganinya.

Isi surat tersebut juga terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khusus mengenai penetapan tarif interkoneksi yang seharusnya didasarkan pada Pasal 22 dan 23 PP tersebut.

Dimana Pasal 22 menyebutkan bahwa “Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis”. Artinya tarif interkoneksi seharusnya merupakan kesepakatan seluruh operator. Pemerintah dalam hal ini hanya menyiapkan formulasinya saja.

Sedangkan di pasal 23 ayat (1) juga dijelaskan “Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih, dikenakan biaya interkoneksi”.

Kemudian dilanjutkan di ayat (2) bahwa “Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan adil”. Sementara Telkom Group tidak sepakat hasil penetapan pihak Kominfo karena perhitungannya dinilai tidak transparan, merugikan, dan tidak adil.

“Karena terindikasi melanggar, surat edaran ini potensial dilakukan gugatan ke PTUN, atau bila nantinya dikeluarkan melalui Peraturan Menteri maka potensial diajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung” kata Wisnu menambahkan.

Artikel Terbaru