Turuti Permintaan Pemerintah, Telegram Akhirnya Dinormalisasi

Turuti Permintaan Pemerintah, Telegram Akhirnya Dinormalisasi

SHARE

IMG-20170810-WA0003Jakarta, Selular.ID – Pasca pemblokiran Telegram yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu dan berujung dengan kedatangan Pavel Durov CEO Telegram Pavel Durov untuk melakukan diskusi terkait kelangsungan layanan Telegram di Indonesia.

Pavel Durov menyampaikan komunikasi kepada Rudiantara. Menteri Komenikasi dan Informatika. Dalam kesempatan itu Pavel Durov menyampaikan komitmennya untuk menghapus konten berisi propaganda kekerasan dan teorisme di dalam Telegram.

Selanjutnya komunikasi dan sekaligus kordinasi antara Telegram dengan Kementerian Kominfo terus berlanjut.

Koordinasi kemudian telah mencapai poin-poin yang menjadi keinginan dari Kementerian Kominfo yang ditindak lanjuti oleh Telegram.

Berkenaan semakin responsif, dan telah dicapainya poin-poin penting, maka Kementerian Kominfo pada hari ini Kamis 10 Agustus 2017 tadi telah melakukan pembukaan atau normalisasi 11 DNS Telegram yang sebelumnya diblokir.

Berikut inisiatif Telegram untuk mempercepat proses penanganan konten negatif khusus radikalisme teorisme.

1. Contact Point di Indonesia, saat ini Telegram telah menunjuk 1 orang Perwakilan sebagai contact point di Indonesia.

2. Standard Operating Procedure (SOP), berkenaan dengan :
• Penyesuaian Terms of Service di Telegram untuk Penanganan konten negatif
• Dibuatnya Telegram User Interface dalam versi bahasa Indonesia
• Broadcast Message bagi pengguna di Indonesia untuk penjelasan fungsi fitur Telegram.

3. Self Censoring System :
• Setiap hari Telegram telah melakukan identifikasi by keywords dan telah memproses 10 channel (grup) dari Indonesia.

4. Penanganan Konten Negatif (Terrorisme/radikalisme) :
• Report button untu channel dan big chat bagi pengguna
• Jalur khusus bagi report dari Pemerintah Indonesia
• Report diproses oleh Tim Moderator dari Indonesia
• Telegram telah memiliki tim khusus dari Indonesia yang memahami konten dan konteks local (local expertise) di Indonesia.
• Durasi tindak lanjut pelaporan maksimal 12 jam.

Sebagai informasi pada tanggal 14 Juli 2017, Kementerian Kominfo telah megirimkan notifikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet (ISP) mengenai Pemblokiran 11 DNS Platform Telegram yang berbasis web. Pemblokiran tersebut dilakukan setelah sebanyak 6 kali email yang dikirimkan oleh Kementerian Kominfo ke Telegram sejak 26 Maret 2016 hingga 11 Juli 2017 tidak ada tanggapan dari pihak Telegram.

URL: http://selular.id/sYaDpe