Menkominfo: Pajak OTT Bisa Diatasi dengan Aturan KBLI Baru

Menkominfo: Pajak OTT Bisa Diatasi dengan Aturan KBLI Baru

SHARE

IMG-20170804-WA0010Jakarta, Selular.ID – Beberapa waktu lalu Google pernah tersandung kasus pajak di Indonesia. Namun Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Hal ini berkat adanya aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru.

Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan, sejak Mei 2017, aturan itu sudah diterbitkan. Dalam aturan itu, ada aturan yang ditujukkan untuk penyelenggara platform digital.

“Aturan KBLI baru ini bisa mengatasi isu pajak seperti yang pernah dialami Google di Indonesia. Oleh karena itu, rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait layanan multimedia berbasis digital internet atau over-the-top (OTT) akan kembali dilakukan konsultasi publik karena adanya aturan baru tersebut,” kata Rudiantara di Jakarta (04/08/17)

Menurut Rudiantara ini baru tahap awal konsultasi publik soal OTT. Karena ada KBLI baru, akan coba diterapkan di sini. Agar  tidak punya isu di pajak lagi.

“Ini perlu transisi, kita perlu bicarakan dengan mereka (pengelola platform OTT),” ujar Rudiantara.

Kemkominfo sendiri sudah mulai mensosialisasikan aturan tersebut kepada pihak-pihak OTT yang beroperasi di Indonesia, seperti Facebook, Google, Twitter, dan Telegram. Meski begitu, Rudiantara mengatakan detail dari penerapan KBLI ini masih dalam proses.

Surat Edaran (SE) Nomor 3 tahun 2016 dari Menkominfo tentang OTT sendiri sudah dikeluarkan sejak Maret 2016, yang berisi beberapa kewajiban yang harus dipenuhi penyedia layanan digital yang memanfaatkan transmisi Internet.

Sementara dikata Rudiantara proses konsultasi publik dari Permen OTT rencananya akan kembali dilakukan pada Senin (7/8) mendatang dan dilakukan khusus dengan para pengelola OTT. Rudiantara berharap Permen OTT ini bisa dikeluarkan pada tahun 2017 ini.

Mengenai KBLI, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang KBLI, penyelenggara platform digital merupakan hasil penyesuaian terhadap item-item yang terdapat dalam KBLI 47919, di mana e-retail tetap menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan. 

URL: http://selular.id/NcksWQ