Uber: PM 26 2017 Menghambat Manfaat Ridesharing

Uber: PM 26 2017 Menghambat Manfaat Ridesharing

SHARE

UberJakarta, Selular.ID – Revisi aturan transportasi online mendapat penolakan dari Uber. Perusahaan transportasi on demand asal Amerika Serikat yang beroperasi di sejumlah kota besar di Indonesia itu berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut.

Melalui blog resmi, Uber menyatakan kebijakan baru itu justru menghambat berbagai manfaat yang dihadirkan ridesharing (berbagi tumpangan), kepada semua pihak terkait.

Seperti diketahui ridesharing telah diatur pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan sejak tahun 2016. Pada 1 Juli 2017, pemerintah mulai memberlakukan revisi aturan baru dengan Permenhub 32/2016 dan revisinya: Permenhub 26/2017.

Tiga hal pokok dalam revisi terkait kuota kendaraan harus dibatasi, tarif batas atas dan batas bawah minimal Rp3.500 per KM, serta STNK berbadan hukum.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menetapkan panduan dan aturan untuk model bisnis yang baru ini. Namun, revisi aturan tersebut justru berisiko menghambat berbagai manfaat yang dihadirkan ridesharing kepada para penumpang, mitra-pengemudi dan kota-kota kita,” tulis Uber dalam blog resmi perusahaan (4/7/2017).

Beberapa manfaat yang dimaksud Uber antara lain:

– Penumpang bisa menghemat 65% dari biaya dan 38% dari waktu perjalanan dengan menggunakan aplikasi Uber dibandingkan saat menggunakan kendaraan pribadi.

– 43% dari mitra-pengemudi bukan berasal dari angkatan kerja sebelum bermitra dengan Uber – 28% di antaranya pengangguran. 61% dari mitra mengemudi bersama Uber < 10 jam per minggu. - 6% penumpang telah berhenti menyetir kendaraan pribadi dan 62% kini mengurangi frekuensi menyetir kendaraan pribadi setelah menggunakan Uber. - 20% dari perjalanan di Jabodetabek diawali dan diakhiri di area-area yang tidak diakses kendaraan umum dan 30% perjalanan di Jakarta terjadi pada pukul 22:00-02:00 saat transportasi publik sangat terbatas. - Perjalanan di Indonesia telah digunakan oleh pengunjung dari 76 negara. Lima hal di atas menurut Uber menjadi alasan mengapa pendekatan yang digunakan dalam revisi peraturan ini perlu dipertimbangkan ulang: 1. Pembatasan kuota kendaraan dan biaya perjalanan serta beratnya persyaratan menghalangi warga biasa yang ingin berbagi tumpangan dan membatasi akses warga terhadap layanan mobilitas yang terjangkau dan nyaman. Hal-hal ini juga bertentangan dengan prinsip koperasi; serta berbeda dengan langkah pemerintah kota DKI Jakarta yang tahun 2016 menghapus kuota dan batasan tarif taksi demi terciptanya persaingan yang sehat dan memandang kuota dan biaya perjalanan ridesharing tidak perlu diatur karena melihat perbedaan model bisnisnya. 2. Persyaratan-persyaratan seperti pengalihan kepemilikan kendaraan, pemasangan kartu identitas dan nomor kontak pelanggan di interior mobil dan sticker di kendaraan tidak memiliki manfaat langsung bagi keselamatan dan kenyamanan. Dan mungkin tidak lagi relevan karena kami menggunakan teknologi untuk meningkatkan keselamatan sebelum, selama dan setelah perjalanan dengan cara-cara yang tidak dimungkinkan sebelum era ponsel pintar. 3. Persyaratan akses data realtime perlu dikaji ulang karena merupakan informasi bisnis yang sensitif serta dapat melanggar hak privasi pengguna individu aplikasi Uber. Sangat penting juga pemerintah bisa mempertanggungjawabkan bagaimana informasi ini akan digunakan. Indonesia adalah negara yang dikenal terbuka dengan tren ekonomi global, teknologi baru dan mendorong ekonomi kerakyatan, namun dengan revisi aturan-aturan ini, menurut Uber Indonesia tidak bisa mengambil manfaat penuh dari model bisnis dan inovasi ridesharing. Uber berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pelaku industri dan pemerintah untuk mencari jalan ke depan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan teknologi dapat mengubah kehidupan warga menjadi lebih baik.

URL: http://selular.id/NqEYhJ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here