Dibalik Manuver Rudiantara Memblokir Telegram

Dibalik Manuver Rudiantara Memblokir Telegram

SHARE

RudiantaraJakarta, Selular.ID – Melalui Kemenkominfo, pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/7/2017) resmi memblokir layanan pesan instan Telegram. Dengan alasan jejaring media sosial asal Rusia, itu dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo mengatakan pihaknya telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan pemblokiran Telegram harus dilakukan karena banyak sekali kanal di layanan tersebut yang bermuatan negatif. Konten negatif yang dimaksud antara lain propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, gambar tak senonoh, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya, semua ada. Jadi harus diblok, karena kita anti-radikalisme,” kata Rudiantara.

Langkah Rudiantara memblokir Telegram bisa saja berlanjut. Pasalnya, menteri yang akrab dipanggil Chief Ra ini, mengancam akan menutup semua platform media sosial yang masih meloloskan konten negatif yang mengancam keamanan negara. Penyebaran konten negatif terbagi menjadi dua baik melalui situs internet maupun media sosial.

“Kalau situs bisa cepat dikontrol oleh Menkominfo. Sementara media sosial itu kan melibatkan pemerintah dan pelakunya sendiri,” kata Rudiantara usai menghadiri deklarasi anti radikalisme di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Bandung (14/7/2017).

Rudiantara mengatakan, sejak 2016, pemerintah sudah meminta platform medsos untuk menutup konten negatif di medsos. Namun, sampai saat ini baru sekitar 50% konten negatif yang ditutup oleh platform.

“Sampai sekarang memang baru mencapai 50% yang dilakukan penyedia platform. Ini memang mengecewakan,” ungkapnya.

Menkominfo sudah kembali mendatangi platform medsos guna mengingatkan menutup konten negatif pada bulan lalu. Pihaknya masih menunggu perubahan yang dilakukan platform medsos.

“Kalau tidak ada perbaikan kami akan sangat pertimbangkan menutup platform. Mohon maaf kalau terpaksa harus (menutup). Karena kita ingin menjaga kondusifitas agar teknologi media soaial bisa dimanfaatkan dengan baik,” tuturnya.

Meski menuai kritikan dari banyak pihak, manuver Kemenkominfo memblokir Instagram tak bisa dilepaskan dari permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK memang secara khusus meminta Rudiantara menangkal penyebaran radikalisme di Internet.

“Dewasa ini paling ekstrem penyebarannya adalah dengan teknologi, karena itu Pak Menkominfo harus mengejar radikalisme di Internet, bagaimana kita mengejar bersama-sama ke situ,” katanya di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Sabtu (15/07/2017).

Menurut Wapres, radikalisme sengaja disebarkan kepada anak-anak muda dengan mencuci otak mereka bahwa ada jalan pintas mencapai surga dengan “jihad” sehingga paham seperti itu tidak bisa diperangi dengan kekerasan dengan memberikan pencerahan melalui pendidikan yang baik.

“Radikalisme tidak akan selesai dengan membaca deklarasi bersama, radikalisme baru selesai dengan memberikan pendidikan yang baik, memberikan contoh yang baik, memberikan ajaran agama yang benar, karena itulah universitas itu penting untuk menetralkan dan meredamkan cara berpikir generasi muda kita,” imbuh JK.

Di sisi lain, permintaan JK agar Rudiantara lebih tegas terhadap layanan medsos yang terindikasi sarat dengan kepentingan radikalisme, juga tak bisa dilepaskan dari peta politik saat ini.
Diketahui, Presiden Joko Widodo berencana mengganti sejumlah menterinya dalam waktu dekat. Rencana perombakan itu dibenarkan salah seorang pejabat di Istana yang menyebutkan telah ada pembahasan reshuffle antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Disebut-sebut, menteri yang bakal terkena gelombang perombakan di antaranya Menko Bidang Perekonomian Dar‎min Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kemudian Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.‎

(Baca : mampukah-rudiantara-bertahan-dalam-kabinet-jokowi)

Khusus Rudiantara, rencana Presiden Jokowi me-reshuffle Menkominfo itu terkait dengan kegagalannya mengatasi persoalan di dunia maya, seperti penyebaran ujaran kebencian dan anti-Pancasila.

Sementara di sisi kinerja, selain kegagalannya mengatasi persoalan di dunia maya, pencapaian Rudiantara selama memimpin Kemenkominfo juga dipertanyakan banyak pihak. Hingga memasuki semester kedua 2017, Rudiantara memiliki tiga utang program yang tak jelas rimbanya hingga kini.

Ketiganya adalah penetapan tarif interkoneksi yang baru, implementasi network sharing dan rencana lelang frekwensi 2.100 Mhz dan 2.300 Mhz yang masih menggantung. Persoalan itu masih ditambah dengan revisi UU Penyiaran yang digalang Kemenkominfo yang tak berjalan mulus. DPR hingga saat ini belum bisa mensahkan RUU tersebut karena alotnya pembahasan.

Apakah dengan memblokir Telegram dan mengancam platform medsos lain yang tak kooperatif dengan pemerintah, membuat Rudiantara dapat lepas dari ancaman reshuffle? Kita tunggu saja.

URL: http://selular.id/1M0pWr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here