PNBP Tak Jadi Prioritas, Kominfo Lakukan Lelang “Semu” Frekuensi

PNBP Tak Jadi Prioritas, Kominfo Lakukan Lelang “Semu” Frekuensi

Rudiantara23Jakarta Selular.ID – Dalam menatakelola industri telekomunikasi di indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara mengaku tidak menjadikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai satu-satunya KPI di Kementrian yang dipimpinnya. oleh karena itu dalam pelaksanaan tender frekuensi 2.100 Mhz dan 2.300 Mhz Kominfo akan memberlakukan lelang “semu”.

Dalam tender tersebut Kominfo akan membatasi peserta tender dimana operator dalam dokumen tender peserta hanya boleh memilih ikut yang 2,3Ghz atau 2,1Ghz, tidak boleh keduanya sehingga lelang tersebut akan menghasilkan tiga pemenang. artinya tiap operator hanya bisa memenangkan satu kanal saja.

“Karena kalau tender yang fokusnya kuat-kuatan uang, rusak industry kita. Memang saya harus fokus pada PNBP, tapi PNBP bukan satu-satunya KPI utnuk Kominfo. Kita fokus pada sustainability industry, pendapatan pemerintah juga bisa didapat dari pajak kalau indstrinya sehat,” katanya dalam diskusi yang digelar Forum Telco Editor di Jakarta (20/2/2017).

Jika proses tendernya seperti ini, dikatakan Ian Yoseph, Akademisi ITB mirip seperti arisan. Seharusnya jika mekanisme tender menggunakan metode lelang, operator boleh mengikuti semua kanal yang tersedia.

Langkah yang dilakukan oleh Kominfo tersebut dinilai Ian salah karena mekanisme arisan atau undian seperti ini tidak ada di dalam regulasi.

“Harusnya semua peserta bisa mengikuti lelang semua blok. Tidak boleh dibatasi. Tujuannya agar pendapatan negara optimal dan frekuensi dikelola oleh operator yang benar-benar membutuhkan.”ujarnya.

Faisal Basri, Ekonom UI juga sependapat dengan Ian bahwa tender frekuensi ini harus dilakukan dengan lelang seperti yang diamanatkan dalam PP No.80 tahun 2015 tentang PNBP. “Lelang menentukan arah industri telekomunikasi dan juga kapasitas negara,” tegasnya.

Lebih lanut dikatakan Faisal, dengan mekanisme lelang operator yang kebutuhan frekuensinya sangat kritis akan melakukan penawaran harga yang tinggi.”India bisa mendapatkan USD8 Miliar di hari pertama lelang frekuensi dilakukan,” katanya.

Langkah yang dilakukan Menkominfo ini tampaknya berseberangan dengan keinginan Kementrian Keuangan yang berharap adanya PNBP yang optimal untuk membiayai program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Tahun 2016 lalu saja
Telkom sebagai BUMN diminta membayar special deviden untuk menambah penerimaan negara sekitar Rp1,5 Triliun.

Belum lagi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) berencana akan menaikkan PNBP untuk sektor telekomunikasi menjadi Rp16,5 Triliun

URL: http://selular.id/lWLXuI