Sebulan Berlalu, Sejauh Mana Usaha GrabCar Patuhi Aturan Dishub?

Sebulan Berlalu, Sejauh Mana Usaha GrabCar Patuhi Aturan Dishub?

SHARE

image

Jakarta, Selular.ID – Sudah satu bulan bergulir paska tuntutan pengemudi taksi konvensional terhadap layanan transportasi online Uber dan GrabCar. Agar boleh beroperasi, Kementerian Perhubungan memberikan opsi kepada Uber dan GrabCar supaya tunduk pada aturan undang-undang, yaitu salah satunya membentuk badan hukum. Lantas, bagaimana progress-nya sampai saat ini?

Menurut penuturan Zaenal Abidin, salah seorang driver GrabCar, perusahaan tempat Ia bernaung memang belum membentuk badan usaha, perkumpulan, atau koperasi. Namun, dalam waktu dekat, Grab akan melakukan uji kendaraan bermotor (KIR) di samping juga menyetor biaya KIR setiap enam bulan.

“Kami akan bayar pajak KIR dua kali setahun ke Dishub (Dinas Perhubungan -red),” ujar Zaenal kepada Selular.ID

Selama ini beroperasi, tanpa mengikuti aturan maka taksi online bebas biaya kir dan bebas aturan harga yang ditetapkan dalam komponen tarif per kilometer yang ditetapkan Dishub. Sehingga tarif operasionalnya jauh lebih murah ketimbang taksi pelat kuning. Uji KIR dimaksudkan agar kendaraan tersebut terdata oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan transportasi.

Sementara terkait tarif, Zainal merasa tidak akan ada perbedaan jauh dengan kesepakatan saat ini dari perusahaan, meski uji KIR sudah diberlakukan. “Penyesuaian tarif paling tidak seberapa,” katanya.

Di balik segala aturan yang disepakati, pada dasarnya pria yang baru gabung 3 bulan di Grab ini, merasa menyayangkan aksi demo massal supir taksi konvensional bulan lalu. Baginya, lebih baik membuat teknologi berbasis aplikasi mobile serupa agar lebih mudah menjangkau pengguna.

“Mendingan bikin aplikasi tandingan, ngapain demo. Toh masyarakat juga tidak terpengaruh (naik taksi online),” ujar Zaenal. (edk)

URL: http://selular.id/FTl7By